Menantikan Birokrasi yang Rakyat-friendly

Akhir-akhir ini semakin banyak peristiwa pengungkapan kasus suap dan koupsi terhadap penyelenggara negara. Hampir setiap hari headline dari berita yang beredar adalah seputar kasus-kasus tersebut. Perilaku korup di Indonesia memang sudah demikian menyedihkan. Setiap jenjang kekuasaan bisa mereka jadikan ladang subur terhadap praktik korupsi. Mulai tingkat kelurahan hingga level pemerintahan. Pejabat dan birokrat Indonesia memang terkenal dengan kegemarannya dalam memperpanjang urusan terhadap sesuatu. Masyarakat sudah paham dengan tingkah laku dan kesenangan para 'pelayan publik' terhadap pungutan liar.

Pemberantasan korupsi yang merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah memang penting untuk terus diupayakan. Tapi, tentunya masyarakat akan lebih merasakan kebahagiaan jika sesuatu yang berhubungan langsung dengan dirinya berjalan lebih mudah. Hal tersebut dikarenakan setiap kali berurusan dengan pihak birokrasi, masyarakat harus mengeluarkan 'uang ekstra' agar urusannya bisa segera selesai. Sedangkan bagi masyarakat yang enggan memberi 'amplop' pada petugas, maka dapat dipastikan urusannya akan berlarut-larut dan dipersulit. Hal tersebut biasanya terjadi saat masyarakat akan mengurus surat-surat dan dokumen penting, seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, surat pengantar, dan lain-lain.

Pemerintah saat ini sebenarnya telah meluncurkan program "Layanan Satu Atap" untuk mengurangi praktik pungutan liar dan suap yang sudah membudaya. Namun, hasilnya masih belum maksimal. Praktik korupsi para birokrat tetap saja terjadi. Karenanya, mereka butuh pemimpin dan wakil rakyat yang peduli pada kebutuhan keseharian mereka.

Momen pemilu legislatif yang semakin dekat beserta pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai tempat dapat menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik di masa depan. Karena sebenarnya nasib negeri ini di masa depan berada di tangan mereka. Merekalah yang menentukan siapa saja orang-orang yang akan duduk di kursi empuk lembaga legislatif atau pemerintahan lewat pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Orang-orang yang mendapat amanah dari masyarakat harus benar-benar memikirkan bagaimana agar masyarakat bisa menjalani kehidupannya dengan tenang. Dan, realisasi dari harapan itu dapat 'diserahkan' pada calon yang relatif bersih, yang bisa dilihat dari kiprah mereka selama ini.

Lalu, jika praktik pungli masih saja mengintai masyarakat, apakah masyarakat harus melibatkan pihak-pihak seperti John Pantau atau Mata Kamera untuk 'menghakimi' mereka di depan layar kaca? Semoga saja tidak!

Catat dan Tagih Janji Para Politisi

Perhelatan pesta demokrasi yang semakin dekat, menambah kesibukan para politisi dan partai politik. Mereka beramai-ramai tampil menjadi orang yang bercitra baik dan sosok yang berpihak pada kepentingan rakyat. Masing-masing tampil bak pahlawan bagi masyarakat.

Hal tersebut berkait dengan munculnya banyak pihak yang memanfaatkan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Mulai dari kasus penjualan saham Indosat dan gas alam cair Tangguh yang dianggap merugikan negara triliunan rupiah, serta penyuapan beberapa anggota dewan dalam pemilihan Deputi Gubernur BI yang dilakukan oleh pemerintahan terdahulu beserta anggota fraksi pendukungnya, hingga kenaikan harga BBM yang ketiga kalinya dilakukan oleh pemerintahan saat ini, yang juga dianggap semakin menyengsarakan kehidupan rakyat.

Masing-masing politisi yang ada di gedung dewan sibuk membela sejawatnya di lembaga eksekutif. Fraksi yang menjadi pendukung dari kebijakan pemerintah (sebelumnya dan saat ini) yang terindikasi merugikan negara melakukan pembelaan habis-habisan. Sedangkan pihak oposisi memanfaatkan momen tersebut untuk menjatuhkan lawan politiknya. Mereka menjadi pihak terdepan dalam mengungkap kasus-kasus tersebut. Suasana pun semakin panas.

Bagi masyarakat, hal tersebut memang cukup ‘melegakan’, karena mereka menjadi terbuka matanya terhadap tingkah polah politisi yang telah menipu mereka, sehingga masyarakat tahu mana saja politisi yang tidak lagi layak mendapat dukungan mereka. Namun, sayangnya yang terjadi adalah pengungkapan kasus-kasus tersebut menjadi isu nasional hanya sekedar politisasi belaka demi keuntungan kelompok mereka sendiri, bukan karena keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Sekarang bukan zamannya lagi menjadi korban dari ‘kelicikan’ para politisi. Sebagai masyarakat yang cerdas harus mengambil pelajaran berharga dan hikmah dari kondisi yang sudah terjadi akibat memilih wakil rakyat yang tidak tepat. Dengan sisa waktu yang ada, rasanya cukup bagi masyarakat untuk mengamati track record dari para politisi yang akan maju dan partai politik pengusungnya serta kiprah nyatanya selama ini bagi rakyat. Cermati pula janji-janji yang dibuat oleh para politisi. Kita juga bisa mencatat setiap janji politik mereka dan menagihnya saat mereka benar-benar menjadi wakil di gedung dewan.