Koalisi atau Kolusi?

Kinerja Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century segera memasuki babak akhir. Pandangan awal fraksi-fraksi di DPR pun telah disampaikan. Hasilnya dapat dilihat bahwa dari sembilan fraksi yang ada, hanya Partai Demokrat (PD) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai bahwa pemberian bailout sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menunjukkan indikasi pelanggaran. Sedangkan sisanya menganggap terdapat indikasi pidana korupsi dalam proses pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), Penyertaan Modal Sementara (PMS), dan pengucuran bailout ke Bank Century.

Berangkat dari hal tersebut, muncul wacana dari Partai Demokrat sebagai partai pendukung utama Presiden SBY untuk melakukan evaluasi terhadap mitra koalisi pemerintah yang mengambil sikap berseberangan dalam Pansus Bank Century ini, yakni Partai Golkar (PG), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain itu, isu untuk melakukan reshuffle terhadap anggota kabinet yang berasal dari partai koalisi, khususnya PG dan PKS —seperti yang dilontarkan oleh Sekjen DPP PD Amir Syamsuddin—juga semakin berhembus kencang.

Hal yang menjadi ganjil, mengapa isu tentang reshuffle bisa sampai muncul ke permukaan dan dikaitkan dengan kinerja anggota partai koalisi yang duduk dalam Pansus Century? Karena seharusnya isu reshuffle muncul jika memang menteri-menteri yang bersangkutan telah terbukti tidak melaksanakan tugasnya dengan baik (baca: gagal). Tetapi yang terjadi tidak demikian.

Kesan yang timbul kemudian adalah Partai Demokrat merasa ‘dikhianati’ oleh mitra koalisinya karena terus-menerus bersikap vokal dengan menyudutkan posisi Boediono dan Sri Mulyani yang dianggap paling bertanggung jawab atas kucuran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Ditambah lagi, tuntutan agar SBY ikut bertanggung jawab semakin membuat ‘gerah’ jajaran PD. Dan, hal tersebut memunculkan wacana untuk ‘memecat’ menteri-menteri yang berasal dari partai yang berkoalisi dengan pemerintahan SBY-Boediono sebagai salah satu bentuk ‘ancaman’ agar sikap anggota pansus ‘melunak’.

Akhirnya, muncul pula pendapat bahwa di antara partai-partai koalisi melakukan aksi gertak untuk menaikkan posisi tawarnya (bargaining position) terhadap pemerintah. Begitu pula yang dilakukan oleh PD terhadap mitra koalisinya, dengan ‘mengancam’ akan menarik jabatan menteri yang sudah dipegang oleh anggota koalisi.

Lalu, sebenarnya apakah maksud dari koalisi yang telah dibangun di antara PD sebagai pimpinan koalisi dengan mitra koalisinya (PG, PKS, PAN, dan PPP)? Jika koalisi yang dimaksud adalah selalu memiliki suara bulat terhadap apapun yang dilakukan anggota koalisi, bahkan saat langkah yang diambil keliru atau salah, maka sungguh sangat miris. Karena koalisi dibangun bukan untuk menghimpun kekuatan dalam rangka menegakkan keadilan di bumi pertiwi, tapi justru untuk saling mendukung dalam hal yang buruk pula.

Sebagai masyarakat, kita hanya bisa berharap agar pemerintahan dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan rasa keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan yang akan diambil. Bukannya berkoalisi untuk berkolusi, yakni hanya mencari keuntungan untuk partai dan kelompoknya dengan mencari kawan untuk menipu rakyat serta menutupi kebusukan yang telah mereka perbuat secara berjama’ah.

Link: Koalisi atau Kolusi?

Dilema Presiden Terpilih

Pemilihan presiden tanggal 8 Juli 2009 lalu, telah memunculkan satu pasangan pemenang, yakni SBY-Boediono yang mendapatkan suara terbanyak di antara dua kandidat lainnya. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU, SBY-Boediono meraih 73.874.562 suara (60,80%), Mega-Prabowo 32.548.105 suara (26,79%), dan JK-Wiranto 15.081.814 suara (12,41%).

Dengan hasil tersebut dapat dipastikan bahwa pilpres hanya berlangsung satu putaran, meskipun saat ini masih menyisakan gugatan yang dilayangkan oleh dua pasangan calon yang dinyatakan kalah ke Mahkamah Konstitusi.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemenang pilpres adalah menyusun kabinet yang akan bekerja untuk membangun bangsa ini ke depan secara bersama-sama. Pemilihan menteri-menteri yang akan menempati pos-pos tertentu biasanya menjadi wewenang khusus dari presiden terpilih dengan menerima masukan dari wakil presiden dan partai-partai pendukung. Dan, SBY diperkirakan akan mengalami kesulitan dan dilema dalam menentukan orang-orang untuk mengisi posisi menteri yang akan membantunya bekerja selama kurang lebih 5 tahun ke depan.

Hal tersebut dikarenakan banyaknya parpol yang menjadi pendukung pasangan nomer urut 2 ini dalam pilpres yang lalu. Setidaknya ada 5 parpol peraih kursi di DPR yang akan ‘berebut’ posisi menteri, yakni PD, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Mereka tentunya akan ‘berebut’ jatah menteri yang ada dengan menyodorkan kader-kader terbaiknya untuk bisa mengisi kursi menteri yang tersedia. Belum lagi tuntutan dari partai-partai non parlemen yang juga menjadi pendukung SBY-Boediono yang jumlahnya mencapai puluhan dan juga berharap kepentingannya diakomodasi.

Di sinilah akan muncul dilema kedua bagi SBY, apakah akan memilih orang-orang partai yang dinilai kredibel atau justru kembali memilih orang-orang non partisan yang selama ini memang sudah terkenal dedikasi dan keahliannya dalam bidang tertentu. Seperti kita ketahui bersama sebelumnya, sempat muncul konflik dan ancaman penarikan dukungan dari partai-partai peserta koalisi setelah SBY mengabaikan usulan cawapres yang mereka ajukan dan akhirnya memilih Boediono.

Akan muncul pilihan antara politik balas budi terhadap parpol-parpol pendukung yang akan berhadapan dengan politik profesionalisme dalam mengisi posisi menteri yang ada. Sebagai presiden yang telah memiliki pengalaman sebelumnya, SBY harus dapat menentukan pilihan yang tepat agar hubungannya dengan mitra koalisinya tetap harmonis, sehingga pemerintahannya kali ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dan, kita akan segera mengetahui keputusan apa yang akan diambil oleh SBY...